“Ranjang Politik” Suami Istri
GEBRAKAN politik pasangan suami istri ini, ternyata belum berhenti. Setelah gagal menjadi calon gubernur dan bupati dalam Pilkada 2006 lalu, kini pasangan itu kembali mendirikan partai politik lokal di Aceh. Nama partai sudah masuk ke instansi terkait.
Pasangan suami istri yang dimaksud adalah Hj Mediati Hafni Hanum dengan suaminya Drs Azwir, M.Si. Kini, kedua politisi ini mendirikan “rumah politik” yang diberi nama Partai Darussalam. Keduanya kembali membuat jagad politik Aceh tercengang.
“Namanya sudah masuk ke sini,” kata Jailani Mohd Ali, SH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM) Nanggroe Aceh Darussalam, kepada wartawan Kamis (27/9).
Mediati Hafni Hanum yang biasa disapa Hafni tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh. Suaminya Azwir, dosen di Universitas Syiah Kuala. Dalam Pilkada lalu, Hafni terdaftar sebagai bakal calon gubernur Aceh. Sedangkan suaminya calon Bupati Aceh Utara.
Ketika senator itu gagal menjadi calon orang nomor satu di Aceh, suaminya malah didorong menggantikan posisi Hafni sebagai calon gubernur yang berduet dengan Ramidin Syukur. Pada saat yang sama Azwir masih tercatat sebagai calon Bupati Aceh Utara. Sayangnya, sepak terjang pasangan suami-istri ini gagal.
Kini, kerja sama keduanya kembali mengemuka. Bukan hanya kerja sama di rumah tangga, malah sudah merembes ke kerjasama politik. Gebrakan anyar suami istri ini adalah mendirikan partai poliik; Partai Darussalam.
“Kakak cuma peuget mantong– kakak hanya mendirikan saja,” katanya menjawab Waspada, Jumat (28/9) via ponselnya. Saat ini, wanita berkulit putih itu berkantor di Jakarta, sebagai anggota DPD di Senayan.
Partai Darussalam, kata Hafni didirikan pada 7 Juli lalu untuk menampung aspirasi masyarakat. Dia membenarkan, kalau partai tersebut didirikan bersama suaminya, Azwir. “Kakak cuma peuget mantong,” Hafni mengulangi.
Hafni mengaku tidak terlibat dalam kepengurusan. Tapi dia pun seakan enggan menjawab secara pasti posisinya di partai, kecuali menyebutkan hanya sebagai pendiri saja. Partai Darussalam ini diketuai mantan politisi berlambang Ka’bah dan bekas anggota DPRD Aceh.
“Ketuanya Hasbi Bustaman. Insya Allah deklarasinya seusai lebaran nanti,” ujar bekas pegawai Departemen Agama yang juga pengusaha ini. “Partai Darussalam ini terbuka, orang yang didukung masyarakatlah yang kita tonjolkan,” Hafni menimpali.
Suami istri terjun ke politik mungkin bukan cerita baru di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari kiprah Ratna Ani Lestari yang menjadi Bupati Bayuwangi di Jawa Timur. Suami Ratna, I Gede Winasa adalah Bupati Jembrana, Bali.
Namun, dalam tataran lokal, Hafni dan Azwir mungkin masih dianggap asing. Tapi kalau dipikir-pikir tidak juga. Buktinya, kisah politik suami istri dari Aceh Tenggara. Mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky beristikan Hj Marliah Amin yang menjadi anggota DPR-RI.
Dan, mungkin saja di kabupaten-kota lain di negeri Aceh ini juga ada kisah serupa. Hanya saja tidak terekspos seperti gaya Hafni dan Azwir. Pasca MoU Helsinki yang diperkuat dengan UU Nomor 11/2006 serta PP Nomor 20/2007 tentang Partai Lokal, semua orang di Aceh bisa bikin partai lokal.
Ini artinya, tak peduli suami istri, bekas politisi dan legislatif aktif sekalipun, semua bergairah bikin kenderaan politik. Makanya tak mengherankan jika sekarang muncul banyak partai, seperti Partai GAM, Partai Gabthat (Generasi Atjeh Beusaboh Taat dan Taqwa).
Kemudian, ada PARA (Partai Aliansi Rakyat Peduli Perempuan), Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS), Partai Darussalam dan Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS), Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA), Partai Silaturrahmi Rakyat Aceh (PSRA), Partai Bersatu Atjeh dan Partai Lokal Aceh.
Lalu, bagaimana nasib semua partai tersebut, kita tunggu saja awal 2008 nanti. Apakah ada parlok yang bakal menjadi “ranjang” atau rumah politik bahkan kenderaan politik pendirinya. Entahlah.
Kuntoro Diundang Berbicara di Sidang PBB
BANDA ACEH, 22 Mei 2007 – Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto diundang untuk berpidato di hadapan sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membagi pengalaman BRR dalam membangun kembali Aceh dan Nias pascatsunami.
Undangan untuk berbicara di hadapan sidang PBB di New York itu disampaikan secara lisan oleh Menteri Parliamentary Under-Secretary Department for International Development Gareth Thomas, saat Kuntoro mengadakan lawatan ke London pertengahan Mei lalu.
“Saya diminta untuk berbicara di sidang PBB di New York untuk proses transformasi PBB,” kata Kuntoro di Banda Aceh tentang hasil lawatannya ke sejumlah negara Eropa, Senin (21/5).
Kuntoro mengatakan, undangan yang disampaikan Gareth Thomas itu dalam rangka restrukturisasi atau transformasi PBB. Bukan hanya Gareth Thomas, menteri dari Belanda dan Uni Eropa juga meminta BRR untuk menjadi model untuk proses transformasi PBB di masa mendatang.
“Menteri Gareth Thomas mengatakan, kenapa kita ingin transformasi atau restrukturisasi PBB, karena kita (Inggris –red.) ingin menambah bantuan untuk PBB,” sebut Kuntoro.
Dalam lawatan ke Inggris, Belanda, dan Swedia, Kuntoro mendapat banyak masukan dari negara-negara Uni Eropa tersebut. Salah satunya, mereka menginginkan BRR untuk ikut membantu menangani proses reintegrasi yang saat ini dimandatkan kepada Badan Reintegrasi Damai Aceh. Namun, Kuntoro menyebutkan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak mempunyai mandate untuk menangani proses reintegrasi pascaberakhirnya konflik berkepanjangan di Serambi Mekkah ini.
“Namun saya sampaikan kepada negara-negara Eropa itu, kalau mereka ingin BRR menangani masalah reintegrasi, sebaiknya wakil-wakil mereka menyampaikan masukan ini kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta,” kata dia.
Kendati demikian, Kuntoro menyebutkan, selama ini secara tidak langsung BRR juga telah membantu memperlancar proses reintegrasi pascakonflik. “Secara pribadi saya tidak ada masalah untuk itu, tapi saya tegaskan bahwa BRR secara tidak resmi sudah melakukan, tapi kita tidak punya mandat untuk itu,” lanjutnya
Negara-negara Eropa juga memuji kemajuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Menurut Kuntoro, pihak internasional tidak lagi mempertanyakan BRR berhasil atau tidak dalam menangani Aceh dan Nias pasca-remuk dilumat tsunami.
”Barat atau internasional tidak bertanya lagi kita berhasil atau tidak. Internasional bertanya kenapa BRR berhasil, sementara di negara lain belum,” kata dia.
Bahkan, negara-negara Eropa juga memuji langkah BRR yang akan menyelesaikan mandatnya pada April 2009 ini. ”Mereka gembira sekali bahwa BRR tegas akan meninggalkan Aceh dan Nias pada April 2009 nanti. Dan BRR sudah mulai melaksanakan proses transisi kepada Pemerintah Daerah Aceh,” lanjutnya.
